Penguatan Sinergitas dengan Stakeholder untuk Peningkatan Pelindungan PMI di Taiwan.

08 Oktober 2018 10:56 WIB

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Permasalahan PMI di Taiwan.
Taichung, BNP2TKI (08/10) - - Kamar Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) Taipei, menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Penanganan Permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Taiwan pada hari Jum'at (05/10/18) bersama dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Taiwan atau (Bureau Labor Affairs). 

Tujuan diselenggarakan Rakor ini untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada PMI di Taiwan melalui peningkatan fungsi pengawasan terhadap agency serta sinergitas yang baik antara Disnaker dan KDEI Taipei. 

Sampai dengan akhir Agustus 2018, total PMI yang bekerja di Taiwan sebanyak duaratus enampuluhdua duaratus tujuhpuluhtujuh (262.277) atau sebesar tigapuluh delapan persen (38%) dari total Pekerja Migran Asing yang bekerja di Taiwan. Tingginya angka penempatan tersebut berbanding lurus dengan meningkatnya permasalahan PMI di Taiwan. Oleh karena itu perlu langkah preventif serta penguatan sinergitas dengan stakeholder terkait bidang ketenagakerjaan di Taiwan dalam hal ini Disnaker dan Ministry of Labor Taiwan. 

Kepala KDEI Taipei Didi Sumedi mengapresiasi berbagai upaya penanganan kasus yang dilakukan Depnaker Taiwan selama ini. umumnya pengaduan didominasi oleh overcharging (pembayaran melebihi ketentuan), gaji tidak lunas, kasus tidak harmonis dengan pengguna, pekerjaan tidak sama dengan Perjanjian Kerja, selain itu masih maraknya PMI kaburan yang saat ini berjumlah sekitar duapuluh empat ribu (24.000). 

“Total pengaduan tahun lalu sekitar seribu limaratus duapuluh sembilan (1529) kasus, dan saat ini ini jumlah pengaduan sudah hampir menyentuh angka tujuhratus (700), dengan tingkat penyelesaian lebih dari delapanpuluh dua persen (82%)”, ujar didi. 

“Kami banyak menerima pengaduan dari PMI bahwa banyak agensi yang tidak menjalankan peran dan fungsi semestinya. Diharapkan dengan peningkatan pengawasan agensi / pengguna dapat meminimalisir permasalahan PMI atau adanya kelancaran dalam penyelesaian permasalahan PMI”, Beberapa permasalahan utama adalah konten PK sektor ABK Nelayan, PMI Kaburan (sakit / meninggal), PMI hamil dan melahirkan di Taiwan, second loan yang memberatkan PMI, pemberian sanksi agensi, tuntutan PMI sektor informal untuk kenaikan gaji, dan lain sebagainya. tegas didi. 

Dalam kesempatan ini KDEI Taipei juga menyerahkan sertifikat penghargaan kepada 5 Disnaker terpilih atas sinergitas dan dedikasi dalam penanganan kasus PMI selama ini, yakni dari Taipei, Taichung, Kaohsiung, New Taipei City, Pintung dan Changhwa. 

Analis Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei Farid Ma'ruf mengatakan sebagai tindaklanjut dalam waktu dekat akan dilakukan kunjungan monitoring ke tempat kerja (pabrik) untuk memonitor langsung PMI, serta mengetahui apa yang mereka kerjakan, keahlian apa yang diperlukan untuk dapat mengisi jabatan-jabatan tertentu. 

Turut hadir: Kepala Bidang Tenaga Kerja - Sri Indah Wijayanti, Senior Asisten Bidang Tenaga Kerja - Kadir, Perwakilan dari Workforce Development Agency, yaitu Senior Executive Officer dan Section Chief Cross-Border Workforce Management DivisionWorkforce Development Agency (WDA)Ministry of Labor, yaitu Chuang, Kuo-Liang dan Yu, Hsiao-Chiu (Yu, Fatimah), serta Staf Bidang Tenaga Kerja KDEI Taipei. *** (Humas / Kadir). Editor: Agrit. 
 

Share: