Pertemuan Stakeholders Terkait Penanganan WNI/PMI di Wilayah Kerja KJRI Johor Bahru

09 Oktober 2018 14:25 WIB

Kepala BP3TKI Mataram menyerahkan cideramata kepada pejabat Konsuler KJRI Johor Bahru
Mataram, BNP2TKI (9/10)_BP3TKI Mataram menggelar rapat Penanganan masalah PMI di luar negeri wilayah kerja Konsulat Jenderal Johor Bahru pada Selasa (9/10/2018) bersama dengan KJRI Johor Bahru dan Stakeholder di Propinsi Nusa Tenggara Barat seperti Dinas Tenaga Kerja Propinsi, Polda NTB, Kantor Imigrasi Kelas I Mataram, Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM), Dinas Sosial dan Perwakilan PPTKIS.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sinergitas semua instansi dalam meminimalkan permasalahan PMI mulai dari hulu.

Pejabat Konsuler KJRI Johor Bahru, Irma Najamudin memaparkan data kasus WNI Bermasalah di KJRI Johor Bahru tahun 2017. Beberapa masalah ketenagakerjaan menjadi masalah yang banyak di tangani KJRI Johor Bahru seperti Tidak Kuat Bekerja, Gaji Tidak dibayar, Pelanggaran Keimigrasian dan Perdagangan Orang. Hal ini menjadi gambaran bahwa banyaknya PMI yang tidak siap baik secara fisik ataupun psikis serta pengetahuan yang kurang terhadap tentang hak dan kewajiban dalam bekerja.

Irma juga menambahkan bahwa dari jumlah deportasi yang dilakukan, Propinsi Nusa Tenggara Barat menduduki rangking 3 besar se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Sumatera Utara dengan jumlah Deportan terbanyak tahun 2017 di wilayah kerja KJRI Johor Bahru yaitu sebanyak 1.616.

Sebagai informasi, sejak September 2017 sampai dengan sekarang, deportasi jalur regular diberhentikan sementara oleh pemerintah Malaysia. Sehingga permasalahan yang terjadi adalah penumpukan WNI di rumah tahanan Imigrasi Malaysia yang sudah waktunya untuk dipulangkan tetapi tidak punya uang untuk membeli tiket.
Menghadapi masalah tersebut, upaya yang dilakukan oleh KJRI Johor Bahru adalah melakukan pemulangan bagi WNI secara mandiri dan WNI Rentan (Ibu Hamil, Lansia dan Anak-anak) yang berstatus PTU (Perintah Tahan Usir) agar mereka tidak terlalu lama menunggu untuk dipulangkan.

Kepala BP3TKI Mataram, Joko Purwanto juga menyampaikan bahwa BP3TKI juga mempunyai semangat yang sama agar warga NTB yang bekerja di luar negeri selalu aman dari masalah. Hal ini diwujudkan dengan berdirinya 4 Layanan Terpadu Satu Pintu di NTB, dengan tujuan mempermudah, mendekatkan dan memotong jalur birokrasi pengurusan dokumen kerja keluar negeri. Sehingga diharapkan akan meminimalkan kasus keberangkatan PMI Non Prosedural.

PMI Non prosedural adalah yang paling beresiko mengalami masalah setidaknya ini terlihat dari data kasus yang diterima sepanjang tahun 2018 terdapat 681 kasus, 94% atau 643 kasus dialami oleh PMI Non Prosedural.

BP3TKI bersama instansi terkait juga terus mensosialisasikan prosedur menjadi PMI secara prosedural dan layanannya yang sudah banyak dipermudah. Hal ini bertujuan merubah mind set masyarakat bahwa menjadi PMI secara prosedural itu rumit, lama dan sulit.*** (BP3TKI Mataram)

Share: