Penandatanganan Dokumen Kerjasama Bilateral RI dan Arab Saudi

11 Oktober 2018 20:10 WIB

Jakarta, BNP2TKI (11/10/18) -- Pemerintah RI lakukan penandatanganan dokumen kerjasama bilateral dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dibidang ketenagakerjaan. Ditandatangani oleh menteri tenaga kerja RI, Hanif Dhakiri dan menteri tenagakerja dan pembangunan sosial pemerintah Arab Saudi, Mr. Ahmad bin Sulaiman Al Rajhi, Pada 11 Oktober 2018 bertempat di Ruang Rapat Tri Dharma, Kemenaker RI, Jl. Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta.
  
Disusul penandatanganan dokumen teknis pelaksanaan kerjasama oleh Dirjen Binapenta yang merangkap Plt. Sekretaris Jenderal, Kemenaker, Maruli A. Hasoloan dengan pejabat dari kementerian Arab Saudi. Disaksikan Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, Dirjen Binalattas, Bambang Satrio Lelono, Sekretaris Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, beserta pejabat eselon II dari lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dan BNP2TKI.

Menteri tenagakerja dan pembangunan sosial pemerintah Arab Saudi, Mr. Ahmad bin Sulaiman Al Rajhi, mengucapkan terima kasih atas penerimaan dan keramahan dari pemerintah Indonesia. Dirinya mengucapkan bahwa masa depan kerjasama antara pemerintah kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah RI sangatlah menjanjikan, hal ini dapat dilihat dari dasar hubungan antar kedua negara yang kuat.
 
“Arab Saudi selalu mencari kesempatan dalam mengembangkan hubungan kerjasama dengan pemerintah negara Indonesia. Penandatanganan dokumen kerjasama bilateral ini merupakan buah hasil dari hubungan kerjasama yang selama ini dijalin. Kami mengapresiasi semua pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam melanjutkan kerjasama baik antara kedua negara ini.” ungkap  Ahmad bin Sulaiman Al Rajhi.
 
One Channel System

Sementara itu, menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan bahwa penandatanganan dokumen kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga kerja dari Indonesia yang sempat postphone dan telah melalui masa penghentian penempatan ini adalah tantangan yang berat dikarenakan butuh upaya besar guna meyakinkan publik dan stakeholders bahwa tidak ada lagi abuse dan permasalahan lain yang menyebabkan masyarakat distrust.
 
“Melalui penandatanganan kerjasama bilateral ini dan adanya mekanisme penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia baru yang nantinya dilaksanakan, yakni One Channel System, kita akan meyakinkan publik bahwa rekrutmen dilakukan melalui proses terintegrasi secara online yang memungkinkan pemerintah mengontrol, memonitor dan mengevaluasi proses perekrutan calon pekerja serta proses dan prosedurnya, soal gaji akan ditransfer langsung ke rekening pekerja bersangkutan sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani.” jelas Hanif Dakhiri.
 
Ditambahkan bahwa, kedepannya pemerintah Indonesia berharap kegiatan ini berjalan lancar dan berkelanjutan, dan memperluas ke sektor lainnya. *** (Humas/DH).

Share: