Kunjungan DPRD Kabupaten Banjar ke BNP2TKI

09 November 2018 17:57 WIB

Jakarta, BNP2TKI, Jumat (9/11/2018)___Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar mendatangi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dalam rangka kunjungan kerja terkait keamanaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan yang berada di Arab Saudi. Dalam kunjungan ini, BNP2TKI diwakili Sekretaris Utama (Sestama), Tatang Budie Utama Razak, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Penempatan, Haposan Saragih, Direktur Mediasi dan Advokasi, Yana Asusana, dan staf Humas BNP2TKI menerima kehadiran tim anggota DPRD Banjar Baru di Ruang Rapat Kepala BNP2TKI, Lantai 2, BNP2TKI, Jakarta, Kamis (8/11/2018).
 

Dalam pertemuan terkait pembicaraan tentang PMI yang bermasalah asal Banjar di Arab Saudi yang dilaporkan tim anggota DPRD Banjar ini, Sekretaris Utama, Tatang menyebutkan bahwa berbicara tentang PMI di Arab Saudi sangat kompleks permasalahannya. Kebanyakan disana PMI yang non prosedural namun keberadaan PMI ini turut memiliki andil besar dalam kemajuan Negara Indonesia.
 

“Jika berbicara tentang pekerja migran bukan hanya berbicara tentang asisten rumah tangga tetapi pekerja migran itu memberikan remitensi yang cukup besar untuk Negara”, ujarnya.
 

Kasus yang diangkat oleh anggota DPRD Banjar ini mengenai seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) yang berasal dari Banjar yang bekerja di Arab Saudi dari tahun 1999-sekarang. Yang hingga saat ini belum pernah kembali lagi ke tanah air.
 

“Komunikasi masih bisa dilakukan sampai saat ini tetapi hanya melalui handphone anak majikannya itupun hanya dia yang bisa menelpon dan tidak bisa ditelpon kembali. Keinginan TKW tersebut untuk pulang kembali ke tanah air sudah bertahun tahun lamanya tetapi tidak pernah terealisasi hingga saat ini”, ujar salah satu anggota DPRD Banjar.
 

Namun, Ia melanjutkan bahwa, sudah ada kabar baik dari TKW tersebut yang katanya akan dipulangkan pada tiga bulan kedepan dan sudah bisa memberikan gaji sebesar 20 juta rupiah pada bulan oktober 2018.
 

“Ada perbedaan dokumen yang tertera atas nama TKW tersebut dan ada juga kekurangan data KK juga KTP yang disebutkan dalam pembicaraan tersebut, kami meminta harus adakan sosialisasi kepada para calon PMI mengenai dokumen-dokumen penting terkait menjadi PMI yang prosedural dengan data diri yang lengkap dan jelas sesuai dengan KTP”, jelasnya.
 

Kemudian, Sestama, Tatang mengatakan bahwa BNP2TKI berkoordinasi dengan KBRI di Arab Saudi akan segera membantu dalam proses pemulangan PMI tersebut ke Indonesia. “BNP2TKI akan membuatkan surat ke KBRI agar gampang menghubungi TKW tersebut, tapi sangat disayangkan disini tidak ada passport untuk memudahkan penanganan kasus tersebut oleh Pemerintah, Karena TKW tersebut berangkat pada tahun 1999 dan secara non procedural.”, ujar Tatang.
 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono, mengatakan bahwa pemerintah sudah berupaya maksimal terkait penanganan permasalahan yang dialami para PMI di luar negeri. Namun, tantangannya masih banyak perusahaan penyalur tenaga kerja yang mengirimkan PMI non prosedural.
 

“Pemerintah sedang berusaha mengurangi tindakan pengiriman tenaga kerja non procedural ini, lebih khusus ke Arab Saudi untuk bidang kerja sebagai asisten rumah tangga, itu sudah ada aturan khususnya sesuai Undang-Undang no.18 tahun 2017 terkait pelindungan Pekerja Migran Indonesia”, jelas Teguh.
 

Pada akhir pertemuan ini, Teguh mengingatkan bahwa apabila ada permasalahan yang dialami PMI asal Banjar di luar negeri, silahkan melakukan pengaduan kepada BNP2TKI melalui Crisis Center dengan menelpon ke nomor 08001000 bebas pulsa. **(Humas/ Lily/Dena)



Share: