BP3TKI Pontianak Menempatkan 1.529 PMI Sepanjang Tahun 2018

09 Januari 2019 08:58 WIB

Kegiatan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) di kabupaten Sambas 2018 lalu.
Pontianak, BP3TKI (9/1/19) -- Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri merupakan salah satu cara pemerintah mengurangi masalah pengangguran karena keterbatasan kesempatan kerja. Animo masyarakat di Kalimantan Barat menjadi PMI yang dulu dikenal sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), meningkat pada 2018 lalu.  Data SISKOTKLN (Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat angka penempatan PMI sebanyak 1.529 orang sepanjang 2018 dengan negara tujuan penempatan antara lain Malaysia, Brunei Darussalam, Taiwan, Solomon Island, Papua Nugini, Congo, Arab Saudi, Oman dan Singapura. Sektor Formal sebanyak 1.505 orang dan sektor Informal sebanyak 24 orang, yang terdiri dari 1.032 laki-laki dan 497 perempuan.
 
Menurut Kepala BP3TKI Pontianak, Maruji Manullang, SE, MM menyampaikan bahwa PMI asal Kalimantan Barat tahun 2018 meningkat 49,46 % atau sebanyak 506 orang jika dibandingkan dengan 2017 lalu sebanyak 1.023 orang. Ini bisa diartikan bahwa pengangguran di wilayah Kalimantan Barat pada 2018 berkurang sebanyak angka itu karena keberangkatan ke luar negeri.
 
Maruji menyampaikan bahwa peningkatan jumlah penempatan PMI di Kalimantan Barat, karena keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kalimantan Barat (LTSA P2TKLN) Sambas. LTSA berkontribusi sangat besar terhadap angka penempatan PMI. Sebanyak 1.212 PMI diproses penempatannya melalui LTSA P2TKLN Sambas.
 
“Kami berharap di tahun ini jumlah penempatan PMI yang melalui LTSA P2TKLN Sambas semakin meningkat karena LTSA ini memang memberikan kemudahan bagi calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri.” ujarnya.
 
Maruji menambahkan bahwa, Kalimantan Barat berbatasan darat langsung dengan Malaysia dan Brunei Darusalam menjadi daerah rawan perlintasan PMI yang berangkat secara non prosedural (ilegal). Untuk itu, menurutnya, sosialisasi masif ke daerah kantong PMI dan pengetatan wilayah perbatasan oleh aparat pemerintah/ penegak hukum harus terus dilakukan. Mengingat jumlah PMI yang dideportasi karena pelanggaran keimigrasian/ ketenagakerjaan di Malaysia tiap tahunnya masih tinggi.
 
Lebih lanjut disampaikan Maruji, bahwa calon PMI yang ditempatkan di luar negeri sekitar 85,93 % masih berpendidikan SD dan SMP.
“Kalau tingkat pendidikan dan kompetensi calon PMI lebih tinggi tentunya bisa mengisi jabatan-jabatan pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Hal ini yang harus menjadi perhatian semua pihak terutama pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas SDM masyarakatnya.” Jelasnya.
 
Sementara itu, Kasi Penyiapan Penempatan, As Syafii, S.IP, M.AP menambahkan bahwa dari 1.529 PMI yang ditempatkan ke luar negeri dapat dirincikan berdasarkan negara penempatannya yaitu Malaysia sebanyak 1.346 orang, Brunai Darusalam sebanyak 147 orang, Taiwan sebanyak 11 orang, Solomon Island sebanyak 11 orang, Congo sebanyak 9 orang, Singapura sebanyak 2 orang, Papua Nugini sebanyak 1 orang, Arab Saudi sebanyak 1 orang dan Oman sebanyak 1 orang.
 
As Syafii, menambahkan bahwa penempatan PMI di Kalimantan Barat mayoritas melalui skema P3MI dan sebagian kecil lainnya melalui skema Mandiri/ Re-entry maupun Government to Government (G to G). Adapun data penempatan PMI asal Kalimantan Barat sebanyak 1.496 orang menurut daerah asal per kabupaten / kota, berturut-turut berdasarkan jumlah terbanyak yaitu Kab. Sambas 1.224 orang, Kota Pontianak 81 orang, Kab. Kubu Raya 74 orang, Kab. Mempawah 36 orang, Kab. Bengkayang 33 orang Kota Singkawang 27 orang, Kab. Sanggau 6 orang, Kab. Landak 6 orang, Kab. Kayong Utara 3 orang, Kab. Kapuas Hulu 2 orang,  Kab. Ketapang 2 orang,  Kab. Sekadau dan Kab. Sintang masing-masing 1 orang dan Kab. Melawi tidak menempatkan PMI berdasarkan data yang ada. *** (Humas/Fii/-DH-)
                 
               
 

Share: