Rakernis Kedeputian Bidang Perlindungan: Berikan Akses Kemudahan Kepada PMI

10 Januari 2019 18:04 WIB

Jakarta, BNP2TKI (10/01/19) -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Deputi Bidang Perlindungan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2019 dengan tema “Pengendalian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)”.  Rakernis ini membahas pelaksanaan program kerja, kegiatan dan evaluasi capaian kinerja tahun 2018.

Rakernis Deputi Bidang Perlindungan dilaksanakan di Auditorium BNP2TKI yang diikuti seluruh pejabat Eselon II,III dan seluruh pegawai Deputi Bidang Perlindungan serta crisis center BNP2TKI.

"Fokus dan target yang sudah kita lakukan adalah memberikan fasilitasi pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat khususnya PMI, melakukan  Early Warning System (EWS), penguatan Mediasi dan Advokasi, penguatan fungsi Intelegent dalam pengawasan lembaga penempatan dan lembaga pendukung penempatan, meningkatkan kerjasama pemberdayaan PMI purna dan keluarganya serta menyediakan layanan pendampingan usaha dan akses permodalan/Literasi keuangan." jelas Anjar saat memberikan arahan pada pembukaan rakornis.

Menurut Anjar, saat ini BNP2TKI melalui Direktorat Pelayanan Pengaduan telah membangun aplikasi E-Pengaduan berbasis Android yang mempermudah dalam pelayanan pengaduan, yang memberikan akses informasi dan konsultasi kepada calon PMI/PMI dan Keluarganya. Melakukan kerjasama dengan menggandeng BPHN dengan memberikan pelatihan-pelatihan dalam penguatan advokasi paralegal dalam menyelesaikan permasalahan CPMI/PMI di daerah, jelasnya.

Lebih lanjut Anjar mengatakan akan memberikan penguatan fungsi PPNS yang merespon cepat penanganan pengaduan di daerah, juga melakukan kerjasama, koordinasi kegiatan pemberdayaan di daerah-daerah melalui Komunitas Keluarga Buruh Migran (KKBM) dan mengoptimalisasi kinerja Paralegal, dan Advokat dalam menyampaikan informasi atau penyelesaian permasalahan di daerah.

Ditambahkan bahwa, kedepan Kedeputian perlindungan akan melaksanaan kegiatan pemberdayaan PMI Purna yang terintegrasi dengan semua K/L terkait tata kelola PMI sehingga memudahkan koordinasi dan monitoring serta pendampingan, pendataan dan monitoring pelaksanaan edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi PMI dan keluarganya.

"Output dari satu kedeputian akan menjadi input kedeputian lainnya dalam proses penempatan dan perlindungan yang baik menjadikan kesejahteraan PMI dan Keluargannya." tukas Anjar ***(Humas/AFF)

Share: