BP3TKI Tanjungpinang Cegah CPMI Passing Asal Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan

08 Februari 2019 10:09 WIB

Tanjungpinang, BNP2TKI, Jumat (8/2/2019)___Untuk kesekian kalinya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang melalui Helpdesk Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura mencegah satu orang Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) Non Prosedural yang bekerja secara passing atau memanfaatkan visa kunjungan wisata ke Negara Malaysia. Pencegahan itu dilakukan setelah berkoordinasi dengan pihak Imigrasi Pelabuhan Internasional Sri Bintan Pura, Kamis (7/2/2019).

Muhamad Jupri (41) terpaksa mengurungkan niatnya menjemput rezeki ke Malaysia, setelah dicegah petugas Helpdesk BP3TKI Tanjungpinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura lantaran dicurigai hendak bekerja ke Malaysia dengan berpura-pura menjadi wisatawan. Saat dilakukan pemeriksaan, Jupri dengan tegas menolak ia hendak bekerja, namun saat dilakukan in depth oleh petugas dan pemeriksaan dokumen kependudukan, ia tidak mengelak lagi dan mengaku memang hendak bekerja di Malaysia. Kepada petugas, Jupri mengaku berasal dari wilayah Indonesia Bagian Tengah, tepatnya dari Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan.

Setelah mengetahui fakta tersebut, petugas Helpdesk LB. Johanis melakukan koordinasi dengan pihak Imigrasi pelabuhan untuk dilakukan tindakan pencegahan terhadap Jupri. LB mengatakan bahwa selama ini pihak Imigrasi sangat welcome dan kooperatif dalam setiap koordinasi pencegahan terhadap CPMI yang diduga melakukan passing oleh petugas.

 “Untuk setiap CPMI yang diduga bekerja secara ilegal, pihak Imigrasi selalu menanggapi dengan baik, bahkan Imigrasi juga berkomitmen agar  Pelabuhan Sri Bintan Pura tidak dijadikan perlintasan PMI ilegal” ungkap LB.

Usai koordinasi dengan Imigrasi, petugas membawa CPMI ke kantor BP3TKI Tanjungpinang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pengelola Perlindungan PMI BP3TKI Tanjungpinang, Irfan Andariska yang melakukan pemeriksaan terhadap CPMI mengatakan bahwasanya Jupri sebelumnya sudah bekerja di Malaysia dan mempunyai visa kerja dengan jenis pekerjaan sebagai construction workers atau pekerja bangunan. Namun visa tersebut sudah tidak berlaku lagi semenjak bulan Desember tahun 2018 bersamaan dengan habisnya masa berlaku paspor.

“Sekembalinya di Indonesia, Jupri kembali membuat paspor baru dan sehubungan tidak mempunyai izin bekerja lagi, makanya ia memutuskan hendak bekerja secara passing. Apa yang dilakukan Jupri tersebut jelas-jelas salah, sebab seseorang apabila hendak bekerja ke luar negeri wajib mengurus dokumen dan melewati semua prosedur penempatan yang berlaku sebelum bisa berangkat bekerja ke luar negeri” jelas Irfan.

Kepala Seksi Perlindungan BP3TKI Tanjungpinang, Yohan Mariana mengatakan, sesuai SOP setiap CPMI hasil pencegahan akan difasilitasi pemulangan ke daerah asal. Namun, sehubungan dengan Jupri memiliki kakak kandung bernama Rasid yang tinggal di Kabupaten Bintan, oleh sebab itu terhadap Jupri akan dipulangkan kepada kakak kandungnya di Desa Berakit, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau.

 “Saat kami hubungi kakak kandung yang bersangkutan, kakaknya menyatakan siap menerima adiknya, kemudian nantinya kami juga  akan mengontak pihak unsur pemerintah setempat yakni RT/RW dalam menyaksikan proses serah terima kepada keluarga” terang Yohan.

Kepala BP3TKI Tanjungpinang, Mangiring Hasoloan Sinaga, dalam keterangannya menyampaikan bahwa esensi dan pesan yang ingin disampaikan dalam penyerahan CPMI non prosedural kepada keluarga adalah tentang pembinaan oleh keluarga agar yang bersangkutan tidak kembali lagi bekerja secara non prosedural. Oleh sebab itu, Mangiring mengharapkan, setiap petugas yang melakukan pendampingan dan menyerahkan CPMI kepada keluarga harus mampu menyampaikan pesan tersebut.

“Petugas jangan bekerja asal tanggungjawab selesai, CPMI sudah diterima keluarga kemudian buru-buru meninggalkan lokasi. Petugas harus mampu membahasakan pesan tersebut secara baik dengan bahasa yang sopan sehingga dapat diterima penjelasannya oleh keluarga” sebut Mangiring.

Mangiring melanjutkan, bahwa selama ini sering didapati CPMI non prosedural yang sama dicegah hingga beberapa kali. “Kedepannya ini jangan terjadi lagi. Anggaran negara jangan dihabiskan untuk hal yang terkesan  mubazir karena CPMI lagi-lagi mengulangi perbuatannya. Oleh sebab itu, saya selalu menekankan kepada setiap petugas pendamping agar saat diserahterimakan kepada keluarga, pesan pembinaan terhadap CPMI harus benar-benar dipahami oleh keluarga agar angka CPMI non prosedural ini bisa semakin ditekan” tutup Mangiring. **(Humas/BP3TKI Tanjungpinang/Irf/ Editor:Lily)
 

Share: