Seksi Perlindungan BP3TKI Tanjungpinang dan Dinamika Perlindungan PMI di Kepulauan Riau

19 Februari 2019 12:06 WIB

Salahsatu kegiatan Seksi Perlindungan BP3TKI Tanjungpinang, memfasilitasi pemulangan PMI hasil pencegahan jajaran Kepolisian Daerah Kepulauan Riau
Tanjungpinang, BNP2TKI, Selasa (19/2/2019)_____Pada tahun 2018 lalu, seksi Perlindungan Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Tanjungpinang merupakan salah satu seksi yang paling sibuk dalam memberikan pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan PMI terutama mereka yang bekerja secara non prosedural. Wilayah kerja BP3TKI Tanjungpinang meliputi wilayah Provinsi Kepulauan Riau dengan tiga unit kerja yakni BP3TKI Tanjungpinang yang berlokasi di kota Tanjungpinang, P4TKI Batam yang berlokasi di kota Batam serta P4TKI Tanjung Balai Karimun yang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Karimun.
Secara  geografis, wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak di wilayah perbatasan nan strategis, berbatasan langsung dengan Negeri Jiran Singapura dan Malaysia yang merupakan negara tujuan utama pengiriman pekerja migran dari Indonesia. Kondisi geografis tersebut memaksa wilayah Kepulauan Riau mau tidak mau menjadi titik masuk dan keluarnya Warga Negara Indonesia (WNI) yang hendak menuju kedua negara di semenanjung Malaka  tersebut. Tak pelak, hal itu pun menjadi celah yang sering dimanfaatkan oleh calo atau tekong dalam memberangkatkan sejumlah tenaga kerja secara non prosedural. Akibat banyaknya pengiriman PMI secara non prosedural tersebut membuat beban kerja BP3TKI Tanjungpinang dalam bidang perlindungan pun menjadi meningkat.

Deportasi, Permasalahan serta Penanganannya

                Tercatat sebanyak 2526 orang PMI Deportasi yang diproses pemulangannya melalui wilayah Kepulauan Riau, baik di Tanjungpinang maupun melalui kota Batam, yang terdiri dari 1879 PMI berjenis kelamin laki-laki dan 648 orang PMI perempuan. Dari total jumlah tersebut, kontribusi terbesar diberikan oleh daerah Jawa Timur sebagai penyumbang PMI Deportasi terbanyak, yakni sebanyak 679 orang, diikuti berturut-turut dalam 5 besar oleh Nusa Tenggara  Barat sebanyak 551 orang deportan, Sumatera Utara sebanyak 234 orang , Nanggroe Aceh Darussalam sebanyak 169 orang dan Jawa Tengah sebanyak 168 orang PMI deportasi.

                Ada 2 pintu penerimaan PMI Deportasi di wilayah kerja BP3TKI Tanjungpinang, yakni di Pelabuhan Sri Bintan Pura kota Tanjungpinang, serta Pelabuhan Batam Center di Kota Batam. Penanganan PMI Deportasi di Tanjungpinang dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang (http://www.bnp2tki.go.id/read/14001/Sekilas-Pelayanan-PMI-Deportasi-di-Tanjungpinang.html). Sinergi antara BP3TKI dan RPTC dilakukan  dalam  hal pendataan PMI yang dideportasi serta pemberian bekal pengetahuan mengenai penempatan prosedural melalui sosialisasi dan edukasi yang diberikan petugas BP3TKI Tanjungpinang. Sedangkan RPTC bertanggungjawab dalam menyediakan penampungan, pendampingan dan pemulihan trauma para PMI serta pemulangan ke daerah asal PMI. Selama tahun 2018, tercatat RPTC melayani sebanyak 648 orang PMI deportasi.

                Sedangkan gelombang deportasi yang melalui pintu Pelabuhan Batam Center kota Batam, setelah diserahterimakan oleh pihak Imigrasi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab BP3TKI Tanjungpinang melalui unit kerja P4TKI Batam. Dalam kurun tahun 2018, BP3TKI Tanjungpinang melalui P4TKI Batam melayani 1878 orang deportan. Kepala Seksi Perlindungan Yohan Mariana Gideon menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dan penanganan PMI deportasi khususnya di Batam terkadang didapatkan berbagai kendala. Beberapa kendala di antaranya adalah terbatasnya kapasitas daya tampung dan fasilitas pendukung shelter atau penampungan sementara PMI Deportasi sebelum diberikan fasilitasi pemulangan. Yohan menceritakan bahwa di kantor P4TKI Batam, BP3TKI Tanjungpinang memiliki shelter yang  besar, namun luas areanya dirasa belum cukup untuk mengakomodir penampungan PMI dalam jumlah besar sebagaimana mestinya.

“Selain agak sempit apabila menampung puluhan PMI sekaligus, kami juga masih kekurangan jumlah matras untuk tidur. Kekurangan itu sementara disikapi dengan mengganti matras yang kurang dengan tikar” ungkap Yohan.

                Selain kurangnya fasilitas pendukung, kurangnya sumber daya manusia juga kerap menjadi masalah, khususnya dalam pengelolaan deportan ketika di shelter. Yohan mengkhawatirkan sejumlah oknum deportan mencoba untuk kabur karena kurangnya SDM yang melakukan pengawasan terhadap deportan. Yohan mengungkapkan hal ini selama ini dicoba sikapi dengan mengirimkan bantuan personel dari BP3TKI Tanjungpinang maupun dari P4TKI Tanjung Balai Karimun untuk memberikan back up dan bantuan terhadap personel yang sudah ada di Batam.

Pencegahan CPMI/PMI  Non Prosedural serta Penguatan Sinergi

                Selama tahun 2018, Seksi Perlindungan BP3TKI Tanjungpinang melakukan pencegahan terhadap  538  CPMI/PMI non prosedural. Jumlah tersebut merupakan pencegahan yang dilakukan baik oleh BP3TKI Tanjungpinang dan unit kerja P4TKI Batam serta PTKI Tanjung Balai Karimun, pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Riau dan jajaran di bawahnya, pencegahan yang dilakukan oleh Imigrasi, serta pencegahan oleh TNI Angkatan Laut dan jajarannya. Dari jumlah sebanyak 538 orang tersebut, bulan April merupakan bulan dengan kegiatan pencegahan terbanyak, dimana pada bulan tersebut terdapat  143 orang CPMI non prosedural yang dicegah.

                Kepala BP3TKI Tanjungpinang Mngiring Sinaga menyampaikan bahwa dalam kegiatan pencegahan, selama ini pihaknya memang memiliki kerjasama dan koordinasi yang intens dengan instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, TNI ataupun Imigrasi. Koordinasi yang ia maksud adalah bagian dari sinergi antar instansi yang terus diperkuat untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pencegahan.

“Saya pemimpin BP3TKI Tanjungpinang yang berasal dari sipil, sedangkan selama ini BP3TKI Tanjungpinang biasa dipimpin oleh polisi. Satu-satunya senjata saya adalah dengan melakukan sinergi bersama instansi terkait terutama instansi penegakan hukum , agar BP3TKI Tanjungpinang mempunyai bargaining position yang bagus dalam pencegahan CPMI non prosedural” ujar Mangiring.

Pengaduan dan Penyelesaian Kasus

                Dalam periode tahun 2018, seluruh unit layanan pengaduan PMI dan crisis center BP3TKI Tanjungpinang menerima pengaduan dari berbagai pihak sebanyak 568 kasus. Kepala Seksi Perlindungan Yohan mengatakan kasus yang ditangani sangat bervariasi seperti pemulangan PMI bermasalah, pendampingan PMI sakit ke daerah asal, pemulangan jenazah, klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan, hingga mediasi permasalahan gaji yang dibayar tidak sesuai kontrak kerja oleh pemberi kerja, dan lain-lain. Dari 568 kasus tersebut, sebanyak 561 kasus dinyatakan telah dapat diselesaikan pada tahun 2018, sedangkan 7 sisanya masih berproses hingga menginjak tahun 2019.
                Dari sejumlah kasus dan pengaduan tersebut, PMI asal Nusa Tenggara Barat menempati porsi penyumbang kasus terbanyak dengan jumlah 186 kasus, disusul oleh Jawa Timur sebanyak 146 kasus dan Jawa Tengah sebanyak 39 kasus. Yohan menambahkan banyaknya kasus yang ditangani yang berasal dari PMI di luar wilayah Kepulauan Riau semakin membuktikan fungsi strategis BP3TKI Tanjungpinang khususnya seksi Perlindungan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mengelola kasus pekerja migran dari seluruh Indonesia.

Dinamika Perlindungan PMI

                Menanggapi angka pencapaian kinerja seksi perlindungan BP3TKI Tanjungpinang, Mangiring Sinaga dalam pernyataannya menyebutkan bahwa seksi Perlindungan adalah seksi yang mempunyai kinerja paling dinamis. Hal ini disebabkan seluruh personel seksi Perlindungan senantiasa bergerak, menangani permasalahan PMI hari demi hari.
 “Belum selesai penanganan pencegahan CPMI non prosedural, sudah masuk lagi gelombang deportasi, di lain tempat ada PMI sakit yang butuh pendampingan dalam perawatan. Hal ini sudah biasa dan terjadi berkali-kali. Bahkan petugas helpdesk BP3TKI Tanjungpinang yang ditempatkan di pelabuhan bertugas melakukan pengawasan lalu lintas PMI di pelabuhan setiap hari bergantian tanpa libur” ujar Magiring.

                Selalu bergerak secara dinamisnya salah satu seksi di jajarannya tersebut menurutnya adalah sebuah indikasi bahwa dinamika permasalahan seputar perlindungan PMI di wilayah Kepuauan Riau terus menggelinding hari demi hari. Hal ini disebabkan karena Kepulauan Riau adalah ibarat salah satu muara sungai terhadap arus pengiriman PMI dari berbagai wilayah di Indonesia. Oleh sebab itu Mangiring berharap jajarannya di seksi Perlindungan bisa lebih meningkatkan kinerja dan tanggungjawab serta profesionalitas dalam bekerja. Selain itu menurut Mangiring yang tak kalah penting adalah setiap personel di seksi Perlindungan harus bekerja dengan tegas dan lugas namun tetap menggunakan pendekatan humanis dan ramah dalam memberikan pelayanan terhadap CPMI/PMI yang bermasalah.

 “ Kita harus ingat bahwa kita ini adalah  pembantu atau pelayan, sedangkan majikan kita adalah para pahlawan devisa tersebut, sudah menjadi kewajiban bagi pelayan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada majikannya” tutup Mangiring mengingatkan jajarannya. **(Humas/ BP3TKI Tanjungpinang/Irf)
 

Share: