Kepala BNP2TKI: Tidak Ada Alasan untuk Tidak Melaporkan LHKPN

13 Maret 2019 10:09 WIB

Kepala BNP2TKI, Nusron Wahid, memberikan arahan terkait pelaporan LHKPN di Auditorium BNP2TKI, Jakarta. (Foto: RS)
BNP2TKI, Jakarta (13/3/2019) - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid, memberikan arahan terkait pengisian dan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Ruang Auditorium BNP2TKI, Jakarta, Rabu, (13/3/2019). Hadir pada acara tersebut seluruh pejabat BNP2TKI, mulai dari pejabat Eselon I, II,  dan III, termasuk di dalamnya Deputi, Direktur, Kepala Biro, Kepala Bidang, hingga staf pegawai, dengan jumlah total 100 orang.

 
LHKPN adalah daftar kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara termasuk keluarga intinya, yang dituangkan dalam formulir yang sudah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
“Tidak ada alasan untuk tidak melaporkan LHKPN setiap tahunnya. Bagi yang sudah pernah mengisi dan melaporkan sebelumnya, pasti sudah tahu prosedur pelaporannya. Nah, bagi yang baru pertama kali, mungkin bisa dibantu oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian (OK), Inspektorat, juga para Eselon I di unitnya masing-masing,” ungkap Nusron Wahid dalam arahannya.
 
Dalam kesempatan ini Nusron juga menyampaikan akan memberi sanksi bagi pejabat yang tidak mengisi dan melaporkan LHKPN tepat waktu. Sanksi tersebut bisa berupa penundaan pelantikan jabatan atau penundaan mutasi.
 
“KPK memberi batas waktu pelaporan hingga tanggal 31 Maret 2019, tapi untuk pejabat BNP2TKI saya beri tenggat waktu hingga tanggal 25 Maret 2019, sehingga jika ada kendala masih bisa dibantu penyelesaiannya,” ujar Nusron.
 
Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian BNP2TKI, Justi Amaria, menambahkan dalam sambutannya bahwa, kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari sosialisasi yang telah dilakukan sebelumnya.
 
“Selain mengadakan sosialisasi, Biro Organisasi dan Kepegawaian juga sudah memberikan surat edaran dalam lingkup BNP2TKI terkait pengisian dan pelaporan LHKPN. Agar lebih jelas, maka diadakanlah acara ini,” ungkap Justi.
 
Ia juga menyampaikan beberapa data terkait proses pelaporan LHKPN yang sedang berjalan hingga saat ini. Diungkapkan bahwa untuk tahun pelaporan 2018 ini, persentase yang sudah melapor mencapai 59%.
 
“Melihat data yang ada, saya berharap dalam waktu 17 hari ke depan hingga batas waktu yang ditetapkan, semua wajib lapor di lingkungan BNP2TKI sudah selesai melaporkan LHKPN-nya masing-masing. Dengan begitu, semoga BNP2TKI bisa masuk dalam 10 Besar Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD yang patuh dan tepat waktu melaporkan LHKPN,” tutup Nusron Wahid. *** (Humas/MAY)

Share: