Crisis Center BNP2TKI Selesaikan 66,54 Persen Layanan Pengaduan

05 Januari 2015 16:34 WIB

“Untuk memudahkan pelayanan pengaduan, pengadu –dalam hal ini calon TKI/TKI dan keluarga TKI maupun masyarakat, red– kiranya perlu melengkapi data dukung. Jika tidak ada Paspor atau fotocopy Paspor, cukup disebutkan nomor Paspor,” kata Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Henry Prajitno.
Jakarta, BNP2TKI, Senin (05/01/2015) – Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) melalui Unit Pelayanan Publik (UPP) Crisis Center, Direktorat Pelayanan Pengaduan Deputi Bidang Perlindungan, telah menyelesaikan sebanyak 12.257 pengaduan atau 66,54 persen dari 18.420 pengaduan. Sedangkan 6.163 pengaduan atau 33,46 persen sisanya dalam proses penanganan di internal dan eksternal BNP2TKI.
 
Pengaduan sebanyak 18.420 itu terjadi sejak didirikannya Crisis Center BNP2TKI pada 27 Juni 2011 sampai 31 Desember 2014. Ada enam kategori pengaduan dari masyarakat –utamanya calon TKI/TKI dan keluarga TKI– yang masuk dan ditangani, yakni pengaduan langsung (pengadu datang sendiri) sebanyak 6.621 pengadu, lewat surat 6.017, telepon 5.135, SMS 181, email 149, dan lain-lain 317.
 
Sedangkan sebanyak 33,46 persen atau 6.162 pengaduan yang masih proses penanganan di internal dan eksternal BNP2TKI itu, meliputi validasi data 1.110 aduan, proses distribusi 766, proses di Unit Kerja BNP2TKI 3.391, dan proses di Luar BNP2TKI 896 aduan. 

Koordinator Crisis Center BNP2TKI, Henry Prajitno, di ruang kerjanya di Jakarta, Senin siang (05/01/2015) mengatakan, Crisis Center BNP2TKI melayani pengaduan permasalahan dari calon TKI/TKI dan keluarga TKI dalam 24 jam. Bentuk pengaduan dalam negeri dapat dilakukan melalui pengaduan langsung di mana calon TKI/TKI atau pengadu datang langsung ke Crisis Center BNP2TKI di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan. Selain itu pengaduan melalui surat yang ditujukan kepada pimpinan BNP2TKI, melalui email dengan alamat halotki@bnp2tki.go.id, melalui SMS pada nomor 7266, faximail pada nomor 021-29244810, serta melalui telepon bebas pulsa pada nomor 08001000 dan untuk luar negeri nomor +6221 - 29244800.

Memudahkan Pelayanan

Tujuan utama didirikannya Crisis Center BNP2TKI adalah untuk memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga antara pemberi layanan (BNP2TKI, red.) dengan calon TKI/TKI dan keluarga TKI maupun masyarakat sebagai penerima layanan dapat langsung saling berhubungan tanpa ada sekat pembatas birokrasi.

Sejak dibangunnya Crisis Center BNP2TKI calon TKI/TKI dan keluarga TKI maupun masyarakat dapat langsung mengadukan permasalahan terkait kasus TKI ke BNP2TKI maupun ke BP3TKI. Pengadu tidak perlu lagi datang lebih dulu minta izin ke RT, RW, Desa/Kelurahan, Kecamatan, kepolisian setempat dan Kabupaten/Kota untuk mengadukan masalahnya, seperti pernah terjadi pada era orde baru dulu.

Henry mengatakan, terkait masih cukup banyaknya pengaduan yang diproses –baik di internal maupun eksternal BNP2TKI– di antaranya, banyaknya pengaduan masuk yang tidak dilengkapi data dukung aduan. Misalnya, pengadu hanya menyebutkan nama teradu (calon TKI/TKI) dan jenis permasalahan, namun tidak dilengkapi fotocopy Paspor, alamat lengkap TKI, alamat agency maupun pengguna (users), dan dokumen TKI terkait lainnya.

“Untuk memudahkan pelayanan pengaduan, pengadu –dalam hal ini calon TKI/TKI dan keluarga TKI maupun masyarakat, red– kiranya perlu melengkapi data dukung. Jika tidak ada Paspor atau fotocopy Paspor, cukup disebutkan nomor Paspor,” kata Henry.

Tertinggi TKI Ingin Dipulangkan      

Henry mengatakan, mengenai pengaduan sebanyak 18.420 aduan itu dari kasus TKI yang terjadi di berbagai negara di dunia. Dari kategori 15 aduan di atas 200 pengadu, jumlah aduan tertinggi adalah kasus TKI ingin dipulangkan ke Indonesia 3.205 pengadu dan selesai ditangani 1.850. Kasus gaji TKI tidak dibayar majikan 3.189 dan selesai ditangani 2.061. TKI putus hubungan komunikasi 2.676 dan selesai ditangani 1.846. Pekerjaan tidak sesuai kontrak kerja (PK) 1.633 dan selesai ditangani 1.119. TKI meninggal dunia di negara tujuan 1.574 dan selesai ditangani 1.095.

Kemudian kasus TKI sakit/rawat inap sebanyak 776 dan selesai ditangani 519. TKI mengalami tindak kekerasan dari majikan 718 dan selesai ditangani 504. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak 458 dan selesai ditangani 330. TKI gagal berangkat 401 dan selesai ditangani 297. TKI mengalami kecelakaan 326 dan selesai ditangani 185.

Sedangkan kasus TKI dalam tahanan/proses tahanan sebanyak 307 dan selesai ditangani 185. Kasus TKI tidak berdokumen 258 dan selesai ditangani 203. Kasus penahanan Paspor atau dokumen lainnya oleh PPTKIS sebanyak 236 dan selesai ditangani 178. Kasus TKI lari dari majikan 212 dan selesai ditangani 148. Pelecehan seksual pada TKI sebanyak 201 dan selesai ditangani 143.

Adapun kasus lain-lain yang berada di bawah 200 aduan, jumlah total sebanyak 2.250 pengadu dan selesai ditangani 1.591.

Sedangkan berdasarkan 15 negara yang jumlah pengaduan kasus TKI tertinggi di atas 40 pengaduan, jumlah tertinggi adalah dari TKI di negara Arab Saudi sebanyak 8.794 pengaduan dan selesai ditangani .5.668 pengaduan. Malaysia sebanyak 2.607 pengaduan dan selesai ditangani 1.848. Uni Emirat Arab (UEA) sebanyak 1.017 dan selesai ditangani 677. Taiwan sebanyak 984 pengaduan dan selesai 731. Pengaduan TKI dari Yordania 856 dan selesai ditangani 550.

Selain itu, pengaduan dari TKI di Suriah 778 dan selesai ditangani 508. Pengduan dari TKI Singapura 515 dan selesai ditangani 390. Dari TKI di Oman 477 dan selesai ditangani 299. TKI di Qatar 468 pengaduan dan selesai ditangani 325. TKI di Kuwait 452 pengaduan dan selesai ditangani 319.

Kemudian dari TKI di Hong Kong sebanyak 293 pengaduan dan selesai ditangani 214. TKI di Bahrain 242 pengaduan dan selesai ditangani 155. TKI Korea Selatan 191 pengaduan dan selesai ditangani 95. TKI di Brunei Darussalam 145 pengaduan dan selesai ditangani 95. TKI di Mesir 47 pengaduan dan selesai ditangani 30.

Mengenai TKI dari negara lain-lain yang kategori pengaduannya di bawah 40 pengaduan jumlah total sebanyak 554 pengaduan dan selesai ditangani 353.

Enam Kategori Dinyatakan Selesai     

Terkait pelayanan pengaduan dari calon TKI/TKI dan keluarga TKI maupun masyarakat, dalam forum “Rapat Evaluasi Kinerja Operator Crisis Center Tahun 2014” yang digelar Direktorat Pelayanan Pengaduan (Dit-Yandu) Deputi Bidang Perlindungan BNP2TKI di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, (Rabu-Kamis, 19-20 November 2014) memutuskan mengenai "Penetapan Kriteria Kasus TKI Selesai." 

Rapat evaluasi yang diikuti peserta dari BNP2TKI pusat dan seluruh BP3TKI/UPT-P3TKI itu menghasilkan 6 (enam) kriteria kasus (aduan) TKI yang dinyatakan selesai. 

Pertama, apabila tuntutan (hak) pelapor/pengadu –dalam hal ini calon TKI/TKI dan atau keluarga TKI– sudah terpenuhi. 

Kedua, apabila laporan pengaduan dari pelapor/pengadu tidak valid dari segi data maupun dokumen setelah sebelumnya diberikan jangka waktu tertentu untuk melengkapi.

Ketiga, apabila pelapor/pengadu atas kemauan sendiri mencabut laporannya atau menyatakan selesai.

Keempat, apabila pelapor/pengadu tidak dapat dihubungi lagi dalam jangka waktu tertentu (tiga bulan).

Kelima, apabila kedua belah pihak (pengadu/pelapor dan terlapor) mencapai kesepakatan terhadap hasil mediasi.

Keenam, setelah tidak tercapai kesepakatan mediasi kedua belah pihak (pengadu/pelapor dan terlapor) setuju menempuh jalur lain. ***(Humas – IB)

Share: